Jelang 2024, Pimpinan Komisi II DPR Yakini Pj Kepala Daerah Akan Netral dan Kerja Optimal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mulai pertengahan tahun ini. Para ASN ini akan menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan ratusan kepala daerah lainnya hingga kepala daerah definitif terpilih di Pilkada 2024. Kebijakan ini menyusul Pilkada serentak 2024 sesuai amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyatakan seluruh pilkada digelar serentak pada November 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal menggaransi ASN yang jadi Pj kepala daerah bakal bekerja optimal meski bukan hasil dari pemilihan langsung. "Kemendagri tentunya akan mempercayakan ASN ASN terbaiknya untuk menjadi penjabat kepala daerah," kata Syamsurizal kepada wartawan, Sabtu (19/2/2022).

Politikus senior PPP ini mengatakan khusus Pj gubernur akan ditempati ASN yang berasal dari eselon I Kemendagri. DKI Jakarta yang punya keistimewaan sebagai ibu kota juga akan dipilih penjabat dengan pertimbangan khusus. "Tentunya akan ada pertimbangan khusus, misalnya DKI Jakarta yang punya keistimewaan," katanya. Dalam persiapan menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024, Syamsurizal menyebut para penjabat kepala daerah akan menghadapi tugas berat. Namun dia meyakini mereka yang mengisi posisi kepala daerah sementara akan menjunjung netralitas.

"Karena mereka ASN yang wajib mengedepankan netralitas," pungkas Syamsurizal. Sebagai informasi, mulai 12 Mei 2022, sejumlah kepala daerah, akan habis masa jabatannya pada tahun 2022. Pada 2022 dan 2023 total ada 272 kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati yang tersebar di 25 provinsi yang habis masa jabatannya. Seluruh daerah itu akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Mendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.