Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana ikut menanggapi terkait serangan Rusia di Ukraina sejak Kamis (24/2/2022) kemarin. Terlebih, tentang peluang China menentukan sikapnya terkait ketegangan di Eropa Timur ini. Hikmahanto menilai, peluang China mendukung Rusia cukup besar.

"Rusia bukan tidak mungkin di dukung China." "Karena sampai dengan hari ini China itu tidak menyatakan tindakan yang dilakukan Presiden Putin dengan mengakui kedaluatan Donetsk dan Luhansk itu merupakan tindakan yang salah menurut hukum internasional dan harus dikutuk," ujarnya, dikutip dari Kompas TV, Jumat (25/2/2022). Menurutnya, saat ini seluruh negara di dunia mengecam tindakan Rusia yang menyerang Ukraina.

Namun, China justru memilih netral dengan mengimbau agar persoalan Rusia Ukraina diselesaikan secara dialog. "Kalau China mengatakan sebaiknya negara negara menahan diri dan menyelesaikan masalah ini dengan dialog." "Dalam konteks seperti itu bukan tidak mungkin kalau Rusia diserang maka China akan membantu Rusia," tuturnya.

Di sisi lain, Hikmahanto juga menanggapi terkait ancaman Rusia untuk negara yang ikut campur dalam perang. Ia beranggapan, Rusia tidak punya pilihan lain selain menghadapi negara negara yang ikut campur. Namun sayangnya negara negara lain, termasuk AS dan para sekutunya, saat ini tidak memiliki legitimasi yang jelas.

"Negara negara (yang akan ikut campur) ini harus punya legitimasi, tapi apa legitimasinya? sementara perjanjian pertahanan Ukraina tidak memiliki karena Ukraina bukan anggota NATO, mandat dari PBB juga nggak punya," ungkapnya. Untuk itu, pilihan Barat saat ini adalah melakukan sanksi ekonomi. Tetapi, Hikmahanto menyebut sanksi tersebut tidak efektif untuk menghentikan Rusia.

"Maka sekarang ini yang dilakukan AS dan sekutunya adalah melakukan embargo ekonomi tapi tidak akan efektif untuk mencegah Putin melakukan serangan ke Ukraina." "Karena sanksi ekonomi paling bisa efektif berlaku 6 bulan sampai setahun kemudian karena masyarakat dibuat susah hingga Presiden harus membuat kebijakan berbeda," ungkapnya. Terlebih, Hikmahanto menganggap negara Rusia bukanlah negara kecil yang akan kerepotan jika diberi sanksi ekonomi.

"Negara terbesar seperti Rusia ini tentu bukan seperti Iran atau Korea Utara yang di embargo ekonomi kemudian mereka akan kerepotan," jelasnya. Berikut dampak hari pertama invasi Rusia di Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan 137 warganya tewas dalam serangan Rusia di hari pertama invasi.

Sebanyak 137 korban yang tewas adalah para warga sipil dan tentara militer. Zelensky mengatakan, negaranya seperti dibiarkan sendiri dalam memerangi Rusia. Dia menyebut korban tewas adalah "pahlawan" dalam sebuah video pidatonya pada Kamis (25/2/2020).

Selain korban tewas, Zelensky juga mengatakan ada 316 orang yang terluka. "Mereka membunuh orang dan mengubah kota yang damai menjadi target militer. Itu busuk dan tidak akan pernah dimaafkan," kata Zelensky, merujuk pada pasukan Rusia, dikutip dari . Sementara, kondisi di Rusia juga tak kalah bergejolak.

Polisi Rusia menangkap hampir 1.400 orang dalam protes anti perang yang digelar di kota kota di seluruh negeri setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina. "Lebih dari 1.391 orang telah ditahan di 51 kota," kata OVD Info pada hari Kamis, yang melacak penangkapan pada demonstrasi oposisi. Menurut data OVD Info, lebih dari 700 orang ditangkap di Moskow dan sekitar 340 orang di kota terbesar kedua Saint Petersburg.

Invasi ke Ukraina ini terjadi setelah pemerintahan Putin bertindak keras terhadap pihak oposisi Rusia. Sebagian besar pemimpin oposisi yang protes dibunuh, dipenjara atau dipaksa keluar dari negara itu. Seperti pemimpin oposisi yang dipenjara Alexey Navalny, yang biasa memobilisasi protes terbesar Rusia terhadap Putin, menjalani hukuman dua setengah tahun di sebuah penjara di luar Moskow.

Sejumlah aktivis Rusia menyerukan media sosial agar orang orang turun ke jalan setelah Putin melancarkan serangan di Ukraina pada dini hari Kamis. Satu petisi, dimulai dari seorang advokat hak asasi manusia terkemuka, Lev Ponomavyov, mengumpulkan lebih dari 150.000 tanda tangan dalam beberapa jam dan 289.000 pada Kamis malam. Petisi lainnya juga dilanjutkan lebih dari 250 jurnalis yang mencantumkan nama mereka di surat terbuka yang mengecam agresi tersebut.

Satu lagi ditandatangani oleh sekitar 250 ilmuwan. Sementara oleh 194 anggota dewan kota di Moskow dan kota kota lain menandatangani yang ketiga.